Minggu, 06 Juli 2025
Beranda / /

  • MK Putuskan Pemilu Dipisah, Mashudy SR: Meningkatkan Kualitas Demokrasi dan Efisiensi Penyelenggaraan
    Nasional | 9 hari lalu
    MK Putuskan Pemilu Dipisah, Mashudy SR: Meningkatkan Kualitas Demokrasi dan Efisiensi Penyelenggaraan

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) resmi memutuskan pemisahan pelaksanaan pemilihan umum nasional dan daerah mulai tahun 2029. Dalam skema baru tersebut, pemilu nasional hanya mencakup pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR RI, serta anggota DPD. Sementara pemilu daerah, yang terdiri dari pemilihan anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota, akan digelar bersamaan dengan pemilihan kepala daerah (Pilkada).

  • Bawaslu dan KPU Sepakat Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Berjeda
    Polkum | 17 hari lalu
    Bawaslu dan KPU Sepakat Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Berjeda

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sepakat penyelenggaraan pemilu dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) sebaiknya tidak dilakukan di tahun yang sama. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menjelaskan berdasarkan evaluasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024, adanya tahapan yang berimpitan.

  • Anomali Ijazah Palsu Penyelenggara Pemilu
    Opini | 1 bulan lalu
    Anomali Ijazah Palsu Penyelenggara Pemilu

    DIALEKSIS.COM | Opini - Belum kelar isu ijazah palsu mantan presiden Indonesia ke tujuh, Joko Widodo, fenomena ijazah palsu kembali menyorot perhatian publik baru-baru ini. Kali ini, ijazah palsu bukan lagi isu liar, sebagiannya telah terbukti memalsukan ijazah atau menggunakan ijazah palsu dalam Pemilu.

  • Ketua DKPP Tegaskan Pemecatan Bukanlah Sanksi Terberat
    Polkum | 1 tahun lalu
    Ketua DKPP Tegaskan Pemecatan Bukanlah Sanksi Terberat

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito menegaskan, sanksi terberat yang dijatuhkan DKPP kepada penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) bukanlah pemecatan.

  • Polemik Etika dan Kewenangan Rekrutmen Penyelenggara Pemilu di Aceh
    Opini | 2 tahun lalu
    Polemik Etika dan Kewenangan Rekrutmen Penyelenggara Pemilu di Aceh

    DIALEKSIS.COM | Opini - Tulisan ini akan mengurai polemik etika penyelenggara pemilihan umum (Pemilu) di Aceh sebagai akibat dari sistem rekrutmen yang berbeda antara Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih). 

  • DKPP: Penyelenggara Pemilu Harus Lakukan Tindakan Pencegahan
    Nasional | 2 tahun lalu
    DKPP: Penyelenggara Pemilu Harus Lakukan Tindakan Pencegahan

    DIALEKSIS.COM | Bukittinggi - Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ratna Dewi Pettalolo menegaskan setiap penyelenggara Pemilu penting untuk melakukan tindakan pencegahan agar mengurangi potensi pelanggaran yang dilakukan peserta, pemilih, atau penyelengara.



  • DKPP Gandeng PWI Sosialisasi Kode etik Penyelenggara Pemilu
    Nasional | 2 tahun lalu
    DKPP Gandeng PWI Sosialisasi Kode etik Penyelenggara Pemilu

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) di Kantor PWI, Jakarta, Kamis (6/4/2023).